permasalahan pemerintahan daerah. provinsi terdiri dari: a. permasalahan pemerintahan daerah

 
 provinsi terdiri dari: apermasalahan pemerintahan daerah Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula

Jakarta: Salemba Empat. Pelayanan publik merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan pelayananKebijakan pemerintah daerah adalah kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten/kota, atau desa. atau hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah. Proses . triliun rupiah. Adapun kategori. Tanpa koordinasi tentu tujuan yang menjadi sasaran kegiatan tidak tercapai dengan maksimal dan se-efisien mungkin. ipdn. Belum optimalnya penyebarluasan informasi pembangunan, kebijakan dan kinerja pemerintah daerah kepada seluruh lapisan. Sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Walikota Malangbahwa rata-rata pemerintah kabupaten/kota masih mendapatkan nilai 49,11 atau masih dalam predikat “C”, yang berarti masih memerlukan banyak perbaikan mendasar dalam penerapan SAKIP. Permasalahan Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah otonom baru (pemekaran dari Kabupaten Lombok Barat) yang terbentuk pada akhir tahun 2008. 2. Jakarta, Ditjen Aptika – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Permasalahan pembangunan yang disajikan merupakan gambaran kinerja pada aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pencapaian Indikator Kinerja Daerah dan permasalahan-permasalahan yang melingkupi penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan daerah yang relevan. 2) Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia telah disahkan sejak 2019. 1. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretarariat DPRD yang belum optimal b. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur. Sedangkan pelaksanaan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dibentuk pula Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD). Laporkan Akun. Hal ini menghambat atau bahkan menunda pelaksanaan pembangunan dan pembangunan. Atas dasar pertimbangan tersebut, legislator . Urusan Wajib Pelayanan Dasar a. Hak otonomi daerah adalah hak wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan pengaturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 1 huruf 5 UU Pemda. Bergesernya praktik-praktik tikus berdasi atau korupsi yang semula berawal dari pihak-pihak terkait pada pemerintahan pusat akan bergeser ke pemerintahan daerah. 4. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah – telah membawa perubahan paradigma penyelenggaraan otonomiTerdiri dari 175 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp654,34 miliar, 13 permasalahan ketidakefisienan sebesar Rp 1,50 miliar, dan 2. Partisipasi masyarakat juga ditekankan agar mencakup pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah (Pasal 354 Ayat 3). 07 Oct 2021. Terdapat 3 sasaran reformasi, yakni pemerintah yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; pemerintah. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju. Dalam sistem ini, lembaga eksekutif dijalani oleh. 24 May 2022 12:40. Oleh karena itu, Siti Zuhro memandang penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki kewenangan yang sama kuatnya dengan. Sejarah Otonomi Daerah C. Dampak Pemerintahan di Daerah yang Ditinggalkan Kepala Daerah yang Habis Masa Jabatannya;. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. Keberadaan undang-undang ini. Cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi 20,91% 3. Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah, permasalahan tersebut antara lain: Adanya eksploitasi pendapatan daerah;. Mengetahui tentang perubahan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah. perumusan gambaran keuangan Daerah c. Luasnya urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat berpotensi untuk terjadinya penyimpangan baik karena kesengajaan (by design) maupun karena ketidakmampuan (incompetency) pemerintah daerah. PERMASALAHAN AGRARIA 5 TAHUN. pemerintahan daerah yang dikumpulkan dari beberapa lembaga yang dipandang memiliki konsern dengan permasalahan-permasalahan mengenai pemerintahan daerah, seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri (Balitbang Depdagri), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lembaga Administrasi Negara (LAN),pemerintahan menuju democratic governance sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. 2,. KemenPANRB menyebut masih ada sejumlah masalah yang menyebabkan ruwetnya tata kelola pemerintahan. Desentralisasi dan otonomi daerah setelah 16 tahun diimplementasikan ternyata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam kaitannya dengan tata. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b). Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menggelontorkan 6 ton beras Cadangan Pangan. 1 . Melakukan evaluasi atas permasalahan, penyebab dan alternatif solusi terhadap penyerapan anggaran di daerah yang hipotesa nya selama ini relatif rendah terutama di Pemerintah daerah yang menjadi sampel. Kurangnya Sumber Daya Manusia Yang Mumpuni Di Bidangnya; Masih banyak daerah yang kekurangan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah. Pemerintah daerah lembaga paling bermasalah Dari 6. Namun demikan, dalam menjaga momentum pertumbuhan tersebut terdapat sejumlah tantangan dihadapi. 776 laporan warga melalui aplikasi JAKI di kanal CRM. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Untuk Penyediaan Infrastruktur Di Daerah. Dampak positif yang dirasakan di bidang politik sebagai hasil penerapan sistem sentralisasi adalah pemerintah daerah tidak harus pusing-pusing pada permasalahan yang timbul akibat perbedaan pengambilan keputusan, karena seluluh keputusan dan kebijakan dikoordinir seluruhnya oleh pemerintah pusat. Latar Belakang Makalah Pemerintahan Daerah. Hukum Positif Indonesia-. Rekomendasi yang dapat diberikan terkait permasalahan di atas yaitu (1) Perlunya keseragaman dalam sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan daerah,; (2) Penggunaan BAS yang terstandar nasional oleh pemerintah daerah; (3) Perlunya peningkatan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kualitas dan. permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan. Dalam keterkaitan DIY sebagai daerah otonom, telah ditemui permasalahan yang ada dalam lingkungan DIY. Permasalahan yang terjadi yaitu kurang tersedianya data sesuai format, kurangnya komitmen dan motivasi pegawai, kompetensi SDM, kurangnya. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah. (2016). tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan,. Otonomi daerah dan sentralisasi menjadi jawaban permasalahan lokalbangsa Indonesia berupa ancaman integrasi bangsa, kemiskinan dan ketidakmerataan pembangunan 2. Pasal 1 angka 6. Perilaku birokrasi dan kinerja Pemerintah Daerah belum dapat mewujudkan keinginan dan pilihan publik untuk memperoleh jasa pelayanan yang memuaskan untuk. 3. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; e. 3Sudarsono Hardjosoekarto menguraikan ekses paling besar akibat praktik sentralisasi di semua kehidupan pemerintahan adalah ketergantungan daerah kepada pusat dalam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dalam pelestarian adat Rambu Solo’ suku Toraja di Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dilihat dari fungsi pelayanan, pemberdayaan dan. Lihat Juga: DKI Berencana Terapkan Tarif Transportasi Umum Berdasarkan KTP dan Status Ekonomi. Adanya kelangkaan tersebut mengakibatkan kelompok masyarakat. Ini sangat penting sebagai langkah menata tataruang wilayah yang memperhatikan kajian Lingkungan Hidup Strategis. 29. Artinya, pemerintah daerah dapat mengadakan barang dan jasa itu sendiri, atau mendapatkannya dari sektor swasta (Klitgaard, 1998: 223). MAKALAH PERMASALAHAN DAERAH PEDESAAN Disusun guna Memenuhi Tugas Geografi Desa Kota Dosen Pengampu : Dr. Paradigma good governance, mengedepankan proses dan prosedur, di mana dalam proses persiapan, perencanaan,. id Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah • Berdasarkan Pasal 261 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah. JAKARTA - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah menemukan 13 masalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2019. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 3. tindih dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam mengelola pemerintahan. 2. Latar Belakang dan Permasalahan Terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 menjadi titik awal penerapan e-government di Indonesia. Kewenangan Pemerintahan Daerah Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut. 2. - Badan Pemeriksaan Keuangan menemukan sejumlah permasalahan-permasalahan yang dapat menganggu akuntabilitas pengelolaan keuangan di Pemerintah Daerah pada Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemda Tahun Anggaran 2021. 11. 2. 800 permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp 3,33 triliun. Terdapat 3 jenis sistem pemerintahan yang utama. Pertama,. Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun. Mulai dari tidak terkoordinasinya antara pusat-daerah, masalah birokrasi daerah, pemekaran daerah, masalah peraturan daerah, perencanaan daerah,. Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu : “Bagaimana mekanisme pengawasan Perda Pajak Daerah. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor. Pemerintah Daerah berupaya mempunyai daya saing yang berpegang pada komitmen dan konsisten dalam melaksanakan proses pemerintahan daerah. Adanya kelangkaan tersebut mengakibatkan kelompok masyarakatPERMASALAHAN 1. Kini 20 tahun setelah re­for­ma­si bergulir, saatnya kita me­re­nung dan berefleksi. Pasal 10 Ayat 1 UU. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Perda untuk membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Inspektorat Jenderal. PERMASALAHAN DAN DAMPAK OTONOMI DAERAH: * KUALITAS DAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH YANG TERBATAS. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah (Pemda) dalam penanganan pandemi covid-19. II. PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH(LPPD) DI KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH MUHAMMAD RIZKY DWIPUTRA PANGGATO NPP. DAERAH PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS VISI & MISI DAERAH 06 ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK. Wicipto setiadi mengatakan5 demikian juga permasalahan regulasi di daerah, dimana banyaknya peraturan daerah (perda) yang bermasalah terkait dengan proses. pemerintah daerah. Kata kunci : konsolidasi, laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan pemerintah. Diperbarui 9 Desember 2021. Kondisi SDM aparatur pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan otonomi daerah. pemerintahan daerah, permasalahan itu mulai dari konflik kewenangan ketegangan hubungan eksekutif dan legislatif di daerah dan buruknya pelaksanaan demokrasi lokal serta timbulnya disparitas baru pasca desentralisasi. pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, yang pada akhirnya dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat lokal. atau pejabat pemerintahan, sehingga sangat mungkin terjadi permasalahan dalam kewenangan pejabat pemerintahan. (KOMPAS. MAKALAH HUKUM ADMINISTRASI DAERAH OTONOMI DAERAH DI SUSUN OLEH DEASI PUTRI PRATIWI (31115029) DWI AMELIA PERMATA (31115017) EKA RISANTY PUTRI SUHARTO (31115039) DAFTAR ISI BAB I: PENDAHULUAN A. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan. pembangunan kesehatan daerah yang sesuai dengan kondisi spesifik, kebutuhan dan permasalahan kesehatan di masing-masing daerah. IV. Presentase Ketersediaan data SIPD Tahun 2012 – 2016 . 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 3. Pemerintah pusat yang menangangi adalah Kementrian Komunikasi dan Informasi, sedangkan pada pemerintah Daerah kebanyakan ditangani langsung oleh Bupati atau Walikota. Salah satu. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010Atas dasar itulah, penanganan permasalahan mengenai infrastruktur fisik dan penanganan banjir harus selalu menjadi perhatian pemerintah daerah. 2010. 1Widyaiswara Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Jl. Foto: Suasana salah satu ruas jalan Trans Papua (Dokumentasi BP Jalan Nasional XVII Manokwari, Papua Barat) Menata Belanja Birokrasi pada Pemerintah Daerah Penyempurnaan undang-undang terkait hubungan keuangan antara pusat dan daerah memberikan nuansa baru pada pengelolaan belanja di daerah. , hlm. 1. 3. terjadi permasalahan sengketa batas wilayah antara daerah dalam satu provinsi atau antar provinsi maka permasalahan tersebut harus diselesaikan secara internal oleh pemerintah. Hasil lainnya menunjukkan. pembentukan produk hukum daerah. (thm)Sebagai contoh, kasus dari suatu daerah, pemerintah menuliskan rencana program penanggulangan kemiskinan, secara teknokratis perumusan sasaran, strategi, kebijakan, program serta indikator secara terukur. Tiga kelompok itu, yakni pengelolaaan anggaran keuangan daerah,. id - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto menyatakan terdapat tiga masalah besar yang masih memperburuk kualitas penganggaran semua pemerintah daerah di Indonesia. Pemerintah kabupaten/kota perlu mendesain kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan. Suatu kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi di lakukan dengan langkah sebagai berikut : 1. H. Latar Belakang Pemerintahan daerah melalui sistem otonomi daerah. Badan Daerah 6. - BBC News Indonesia. 3. Kepimimpian Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin masih belum optimal dalam meningkatkan kinerja pegawai. Aceh Besar, Desember 2018 Kepala, Faizal Adriansyah. Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 13. 66 Pasaribu, Permasalahan Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya di Tingkat Pemerintah. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih; 7. “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”, maka. Jakarta: Mariana, Dede. Dilihat dari penyelenggaraannya, pelayanan publik masih. MEDAN –. 7 Ibid. Beranjak dari permasalahan-permasalahan yang muncul dalam UU No. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengungkap tiga kasus krisis kepimpinanan daerah yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman mengungkap tiga kasus krisis kepimpinanan daerah yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. 9 Dengan berbagai permasalahan tersebut, menghendaki adanya perubahan antara hubungan antara pusat dan daerah. Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENERAPAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH Baihaqi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,. d. Perubahan kebijakan – dari UU No. Setelah permasalahan pelayanan masyarakat diinventarisir dan dilakukan analisis, maka perlu dilakukan. 1. Pemerintah daerah, dalam 111enyelenggarakan pemerintahan daerah dilakukan melalui fungsi-fungsi organik manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan. com - 08/09/2020, 19:00 WIB. Tanah aset pemerintah termasuk dalam golongan tanah hak dan merupakan aset yang penguasaan fisiknya ada pada instansi yang 2Muhammad Yusuf. Pertama, korupsi di daerah. 18/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Adapun capaianKarena inti masalah yang terjadi di daerah kepuluaan adalah permasalahan kelangkaan sumber daya baik dana maupun sumber daya alam lainnya. Penelitian empiris ini. RILIS KEMENTERIAN KESEHATAN. Buku Manajemen Belanja Daerah. Bagaimanakah mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Dana Tugas. Terdapat tiga faktor demografis yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. PERMASALAHAN PENYEDIAAN DATA BERKUALITAS Standar Metadata Regulasi Kode Induk Interoperabilitas Teknologi Kelembagaan TATA KELOLA DATA PERPRES 39 TAHUN 2019. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 219 dan pasal 220, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 46Hubungan Antar Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. 3. Acara Sosialisasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional oleh Pemerintah Daerah, Kamis (08/10/2020). II. N. PERMASALAHAN PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH Oleh : Davy Nuruzzaman ABSTRAKSI Desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah adalah sebuah bentuk perintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersistem. Manan Bagir. Tujuan dari dibuatnya SIPD 2021 karena pemerintah pusat ingin mempercepat implementasi dan integrasi proses SIPD pada pemerintah daerah. Batasan permasalahan tersebut menjadi topik utama penelitian ini. 1465@praja. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi. Telaah Kritis terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Jika demikian, maka good governance pun akan sulit untuk diterapkan. 1. Grafik. Permasalahan pemerintahan Daerah yang selalu menjadi kendala dalam pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya adalah Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemekaran wilayah di Papua, apa bisa jadi solusi permasalahan yang ada? 2 Desember 2021. penyelenggaran pemerintahan daerah antara lain sinergi penyusunan kebijakan daerah, efektifitas pelaksanaan kebijakan daerah, akuntabilitas pelaksanaan. Sumber : Data evaluasi SIPD BAPEDA Jawa Timur Tahun 2016 . Penga-wasan internal dibatasi pada pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap. 4. Permasalahan ini merupakan gambaran tidak efektifnya pengelolaan keuangan daerah (public financial management/PFM). studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2008:137). Mengetahui tentang paradigma pelayanan publik pemerintah daerah. (1). kan pada permasalahan di atas, menjadi urgen untuk mengkaji lebih jauh mengenai setidaknya 2 (dua) hal yakni, perihal bagaimana realisasi. Latar Belakang Permasalahan Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur seperti tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tanah aset pemerintah termasuk dalam golongan tanah hak dan merupakan aset yang penguasaan fisiknya ada pada instansi yang 2Muhammad Yusuf. Hal ini tampak dari berbagai permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kepemimpinan yang meliputi: campur tangan pimpinan dalam pekerjaan, perhatianDalam era otonomi daerah, pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas pembangunan daerahnya sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Penerapan SPBE ini melibatkan berbagai instansi pemerintah dari beberapa kementerian dan badan pemerintah. Pendidikan Kesadaran orang tua tentang pentingnya PAUD masih kurang; Kompetensi guru PAUD Non Formal yang masihSecara umum permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 dikelompokkan dalam 6 (enam) bidang yaitu: 1.